Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung berakselerasi menggelar rapat koordinasi multilembaga pada Rabu (22/10) usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas adalah penyediaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dijadikan perkantoran.
Sri Mulyani mengatakan pemanfaatan kantor BMN harus sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi. Jika ada penambahan atau perubahan kawasan K/L, pihak akan mempertimbangkan kawasan dan kawasan yang dapat ditingkatkan.
Terutama terkait BMN yang tidak berfungsi, kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).
Selain pemanfaatan BMN untuk kantor baru K/L, dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani juga membahas Restrukturisasi Rencana Kerja Keuangan K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksana Keuangan (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai penting mengingat adanya perubahan dan munculnya K/L baru di kabinet Merah Putih era Prabowo-Gibran.
Restrukturisasi ini perlu dilakukan dengan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dilaksanakan. Selain itu, perlu dilakukan restrukturisasi anggaran K/L yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
“Dengan perubahan ini, jelas kita semua di pemerintahan harus siap karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih memiliki visi, tujuan, dan gagasan berbeda yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui birokrasi pemerintahan yang bersifat eksternal “reguler itu penting” , jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyerukan percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L purnawirawan. Diharapkan pejabat/pelaksana tugas baru dapat segera diangkat, terutama pejabat yang mempunyai kewenangan atau izin di lapangan untuk memanfaatkan sumber daya internal atau sumber daya Kementerian/Lembaga.
“Rapat koordinasi hari ini sangat penting karena akan memutuskan apakah seluruh gagasan, visi dan misi serta berbagai gagasan baru yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang tepat dan tentunya selalu bertanggung jawab, dengan anggaran yang memadai, BMN dan sumber keuangan ada,” kata Sri Mulyani.
Sekadar informasi, rapat ini dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, beserta 84 peserta yang berasal dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Departemen dan Lembaga, serta Kepala Kantor Perencanaan dan Tata Nilai yang mewakili K/L. .
Simak videonya: AHY akan berkantor di Departemen Koordinasi Konstruksi Marves, Kantor Pertama di Luhut.
(membantu)