Jakarta –
Wales mengusulkan untuk memperkenalkan pajak turis. Rencana tersebut menuai pro dan kontra.
Mengutip Express, Jumat (15/11/2024), pajak turis mengikuti kebijakan serupa di negara lain. Besaran nominalnya tidak terlalu tinggi dan dipungut melalui penyedia akomodasi atau biro perjalanan, biasanya untuk wisatawan yang bermalam.
Rencana tersebut saat ini sedang diperdebatkan di Parlemen Welsh. Berdasarkan proposal tersebut, pemerintah kota akan diberi wewenang untuk menetapkan pajak wisatawan untuk tujuan mengumpulkan uang.
Pernyataan Pemerintah Welsh mengatakan RUU Akomodasi Turis (Pendaftaran dan Pengumpulan) akan diperkenalkan di Senedd pada 25 November.
Dana yang terkumpul akan digunakan untuk menambah kas negara setempat guna mendukung keberlanjutan industri pariwisata dalam jangka panjang. Setiap daerah bebas mengenakan pajak wisatawan atau tidak.
Rencana tersebut juga mencakup daftar nasional semua penyedia layanan akomodasi di wilayah tersebut. Usulan ini telah dibahas sejak tahun 2022 dan kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun 2027.
Namun, rencana tersebut menimbulkan kontroversi, karena banyak pelaku industri pariwisata khawatir bahwa pajak tersebut akan membuat wisatawan enggan berkunjung.
“Ini adalah langkah terbaru yang dapat merusak industri pariwisata. Mengejutkan bahwa beberapa ratus orang mungkin menandatangani petisi namun hal ini akan berdampak pada ratusan ribu orang,” tulis salah satu pembaca Wales Online.
“Sebagai tetangga, saya sudah tinggal bersama banyak tetangga. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang baik, baik hati dan suka menolong, namun ada pula yang sangat menyebalkan dan berusaha menyulitkan orang lain,” imbuhnya.
Di sisi lain, Andrew RT Davies, pemimpin Partai Konservatif di Senedd, menentang pajak dengan alasan akan merugikan lapangan kerja.
“Kami sudah sangat jelas sejak awal bahwa kebijakan ini tidak tepat untuk Wales. Pajak turis akan merugikan lapangan kerja pada saat banyak dunia usaha berada di bawah tekanan. Pajak ini juga akan menambah kerumitan birokrasi,” kata Andrew.
Berita ini muncul hanya beberapa hari setelah Dataran Tinggi Skotlandia mengumumkan rencana untuk memperkenalkan pajak turis sebesar 5%, yang diperkirakan akan menghasilkan lebih dari £10 juta per tahun.
Dewan wilayah akan diminta untuk menyetujui konsultasi selama 12 minggu mengenai rencana tersebut pada pertemuan minggu ini. Jika disetujui, pajak tersebut akan mulai berlaku pada musim gugur 2026.
Jika rencana tersebut disetujui, wilayah dataran tinggi akan mengikuti jejak Edinburgh sebagai wilayah kedua di Skotlandia yang menerapkan pajak tersebut. Kota Edinburgh sendiri ingin memperkenalkan “biaya tiket masuk pengunjung” pada tahun 2026. Tonton video pernyataan lengkap Kate Middleton tentang penghentian pengobatan kanker (upd/fem)
