Pemerintah Punya Utang Jatuh Tempo Rp 100 T ke BI Tahun Depan

Jakarta –

Pemerintah mempunyai utang kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp100 triliun pada tahun 2025. Utang ini tercipta dari sharing kepada BI di masa pandemi COVID-19.

Kewajiban tersebut tertuang dalam Kertas Kerja (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 Otoritas Jasa Keuangan (BPK), Selasa (29 Oktober 2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat Surat Berharga Negara (SBN) berupa Surat Utang Negara (SUN) seri dengan nilai variabel yang dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam pengertian Keputusan Umum (SKB) II dan. SKB. III dengan total nilai Rp612,56 triliun. Oleh karena itu, batas waktu pembayaran utang pemerintah BI dengan rantai SUN VS adalah Rp 100 triliun pada tahun 2025.

“Pertumbuhan seri SUN VR pada tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun,” bunyi laporan tersebut.

Utang jangka panjang pemerintah kepada BI akan meningkat pada tahun 2026 dan 2027 masing-masing sebesar Rp154,50 triliun. Kemudian pada tahun 2028 menjadi Rp152,06 triliun, dan pada tahun 2029 turun menjadi Rp51,50 triliun.

Sekadar informasi, SKB merupakan kontrak antara pemerintah dan BI untuk berbagi tanggung jawab keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19, dengan BI bertindak sebagai perwakilan pembeli dari SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi pusat. Sementara di SKB III, pemerintah juga menjadi pusat langsung, namun khusus untuk keperluan medis dan kemanusiaan.

Kewajiban Pemerintah hanya sebagian saja dari total utang dan bunga yang harus dipenuhi Pemerintah pada tahun mendatang. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pertumbuhan utang pemerintah pada tahun 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut meliputi pertumbuhan SBN sebesar Rp705,5 triliun dan pertumbuhan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun. Pembayaran bunga pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 552,9 triliun.

Pertumbuhan yang terlihat di sini pada tahun 2025, 2026, 2027 yang terlihat tinggi tidak menjadi masalah sepanjang pemahaman APBN, keuangan, ekonomi, dan politik tetap sama, kata Sri Mulyani saat rapat dengan Komite XI DPR RI . , Kamis (6 Juni).

Tonton Video: BI Rate 6%: Stabil, Pertumbuhan Bisnis Membaik

(bantuan/gambar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top