Jakarta –
Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomitmen terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Tanah Air. Hal ini dicapai melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang koordinasi pelayanan dan pelayanan untuk membantu meningkatkan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang farmasi dan makanan.
Jangka waktu 5 tahun tersebut diatur dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur BPOM Taruna Ikrar yang berlaku selama 5 tahun. Eric mengatakan, kedua belah pihak mendorong tiga hal.
Pertama, mendukung Digital Marketplace Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PaDi) yang bertujuan untuk mewujudkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Erick menegaskan, BUMN tidak boleh melakukan tender untuk proyek senilai Rp 15 miliar ke bawah.
Pertama, soal UMKM Padi, ini lingkungan yang sudah terjalin sejak tahun 2020, yang menjadikan tender BUMN di bawah Rp 15 miliar harus UMKM, kata Erick dalam tayangan YouTube BPOM, Selasa lalu. .
“Keluarganya, yayasannya, keturunannya tidak boleh. Alhamdulillah sudah 50.000 pedagang berkumpul, dan mungkin 90 persennya adalah makanan,” imbuhnya.
Erick mengatakan, program tersebut bisa menjadi langkah awal kerja sama Kementerian BUMN dan BUMN. Hal lain yang didorong adalah terkait PNM Mekaar.
“Kami juga bekerja sama dengan program PNM Mekar yaitu program bagi perempuan pedesaan yang memberikan pinjaman sebesar 1 hingga 5 juta rupiah atau setara dengan 21,2 juta perempuan. Dalam hal ini tidak ada laki-laki, semuanya perempuan. juga ada kegiatannya, seperti makan, yang menurut saya akan mirip dengan PaDi UMKM,” ujarnya.
Erick mengatakan dengan digitalisasi PaDi UMKM dan PNM Mekaar, maka penciptaan usaha kecil dan menengah akan semakin mudah. Selain itu, terdapat 61 juta usaha mikro, menengah, dan kecil, 92% di antaranya menerima pinjaman dari bank umum.
“Jadi mimpi besarnya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan 61 juta ini, yang mana kita punya 92%. Jadi, dalam lima tahun ke depan, kita harus bekerja keras,” tambah Eric.
Sementara itu, Taruna menyebutkan terdapat 9.088 usaha kecil dari 10.080 total perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Menurut dia, jumlah tersebut masih rendah. Saat ini jumlah produknya hanya 1.100 buah.
“Nah, menurut laporan yang kami terima dari tenaga kerja Indonesia, jumlah UMKM dari rekening makanan olahan berjumlah 10.080 dari jumlah industri yang terdaftar di wilayah kita, sedangkan jumlah UMKM yang terdaftar saja sekitar 9.088, itu sangat sulit. .zing “kecil,” kata Taru Landirani.
Ia menambahkan, BPOM juga berperan penting untuk kepentingan beberapa kalangan, termasuk menyasar usaha kecil, menengah, dan mikro. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Tonton Video: Pemenang Penghargaan ANBALI NEWS Inovasi Tata Kelola Industri BUMN
(Ely/Kiel)
