Jepang Krisis Manusia, PNS Mau Kerja 4 Hari Seminggu

Jakarta –

Pemerintah Jepang berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong penduduknya melahirkan dan menjadi orang tua di tengah krisis kesuburan yang terjadi di negara tersebut. Baru-baru ini, pemerintah Tokyo memperkenalkan hari kerja hanya 4 jam per minggu untuk memungkinkan karyawan fokus membesarkan anak dan meningkatkan jumlah kelahiran.

Kebijakan ini hanya berlaku bagi pegawai pemerintah di ibu kota Jepang. Seperti dikutip ANBALI NEWSINET Newsweek, tujuannya adalah untuk meringankan beban orang tua dan mendukung keluarga muda dengan memberi mereka lebih banyak waktu untuk tidak bekerja.

Gubernur Tokyo Yuriko Koike telah mengumumkan bahwa mulai April tahun depan, pegawai negeri sipil di kotanya akan mendapat libur 3 hari per minggu. “Kami terus mengkaji fleksibilitas kerja sehingga tidak ada yang harus menghentikan karirnya karena kejadian seperti melahirkan dan mengasuh anak,” ujarnya.

“Sekarang adalah waktunya bagi Tokyo untuk mengambil inisiatif untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan, mata pencaharian, dan perekonomian masyarakat kita di masa-masa sulit bagi negara ini,” tambahnya.

Koike juga mengumumkan kebijakan terpisah yang memungkinkan orang tua siswa kelas satu hingga tiga meninggalkan kantor hingga dua jam lebih awal dengan sedikit pemotongan gaji.

Kesengsaraan demografis Jepang terus memburuk, menimbulkan pertanyaan mengenai dampak jangka panjang terhadap perekonomian terbesar kedua di Asia. Angka kelahiran di Jepang turun pada tahun 2023, menandai penurunan selama 8 tahun berturut-turut.

Menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang, 758.631 bayi lahir di Jepang pada tahun 2023, turun 5,1% dari tahun lalu. Ini merupakan jumlah kelahiran terendah sejak statistik Jepang dipublikasikan pada tahun 1899.

Elon Musk yang prihatin dengan masalah penurunan populasi segera memperingatkan Jepang. “Jepang akan hilang kecuali ada perubahan,” tulisnya di X saat itu.

Kementerian Kesehatan Jepang telah memperingatkan bahwa hanya ada beberapa tahun lagi untuk menghentikan penurunan populasi. Pemerintah pusat dan daerah juga telah menerapkan beberapa inisiatif, termasuk memberikan uang kepada ibu melahirkan dan mempromosikan aplikasi perjodohan.

Jepang telah mengusulkan agar perusahaan mengadopsi sistem 4 hari kerja dalam seminggu mulai tahun 2021. Namun, sejauh ini diperkirakan hanya sekitar 8% perusahaan yang telah menerapkan kebijakan ini. Tonton Video Jepang “Amuk” Indonesia di GBK (fyk/fay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top