Jakarta –
Serikat Pekerja Jawa Barat dan DKI Jakarta mengancam akan menggelar mogok kerja dan demonstrasi buruh di depan Istana Negara selama tiga hari pada 24, 27, dan 28 Desember 2024. Tindakan ini diambil karena Gubernur Jawa Barat (Barat). Jawa), Bey Machmudin, belum memutuskan mengenai Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK).
Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), mengatakan aksi ini akan diikuti 50 ribu buruh. Mereka menilai Istana Negara merupakan lokasi yang strategis karena Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dinilai akan menentang arahan Presiden Prabowo Subianto dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Minimal provinsi. Gaji (UMP) 6,5%.
“Sekitar 50 ribu pekerja dari Jabar dan DKI akan melakukan aksi bersama. Kebanyakan dari Jabar. Ada 50 ribu pekerja dari Jabar dan DKI, bahkan lebih,” kata Kamis (19/) dalam konferensi pers virtualnya. 12/2024). ).
“Kenapa ke Gedung Sate, karena Pj Gubernur Jabar Bay Machmudin menentang presiden. Buruh ingin meminta bantuan presiden,” imbuhnya.
Selain itu, Said meminta Prabowo segera mencopot Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Ia meminta Pemprov Jabar segera menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Eksekutif Jabar tentang pembentukan UMSK di 18 kabupaten/kota Jabar yang direkomendasikan Pj/Walikota Jabar. .
Ketua Umum Partai Buruh ini mengungkapkan, banyak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang belum membentuk UMSK, antara lain Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Simahi dan lain-lain. Diakuinya pun aneh, karena hanya Depok yang mendirikan UMSK dari 18 kabupaten/kota.
“Perbaiki Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin karena menentang Presiden Prabowo Subianto. Karena tiap tahun membuat kekacauan. Bey Machmudin menimbulkan kekacauan. Diduga dekat dengan pengusaha tekstil Korea,” ujarnya.
Meski begitu, Seid menegaskan, tindakan tersebut merupakan upaya terakhir jika Pemprov Jabar tidak membentuk UMSK. Sementara itu, ia mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasko Ahmed untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Ia pun berharap Dasco bisa segera menyelamatkan aspirasi buruh di Prabowo. Dasco diyakini bisa menyelesaikan masalah ini sebelum mogok kerja.
“Sekarang untuk Jabar, sebelum mogok besar-besaran, saya juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Presiden DPR RI Pak Sufmi Dasco. Mudah-mudahan ada resolusi agar tidak terjadi mogok kerja.” Dia menekankan
Kombinasi tenaga kerja asal Jawa Barat dan DKI Jakarta dipilih karena kedua wilayah tersebut merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia. Sekitar 70% industri berlokasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat, dengan sekitar 60% tenaga kerja berada di kedua wilayah tersebut, kata Said.
“Kalau pada tanggal 24, 26, dan 27 Desember (2024) tidak ada penyelesaian, maka akan dilakukan tindakan. Penindakan ini akan dilakukan di Istana. Jika perekonomian terganggu, tanggung jawab Bey Machmuddin. konflik dalam kegiatan ekonomi atau lainnya, tanggung jawab Bey Machmuddin,” tutupnya. (fdl/fdl)