Pemerintah Vietnam Wajibkan FB-TikTok Bagi Data, Aktivis Protes

Jakarta –

Undang-undang baru di Vietnam mewajibkan Facebook dan TikTok untuk memverifikasi identitas pengguna. Mereka harus menyerahkan data pengguna kepada pemerintah.

Akibat undang-undang ini, pemerintah Vietnam dikutuk. Menurut Keputusan 147, semua raksasa teknologi yang beroperasi di Vietnam harus memverifikasi akun pengguna menggunakan nomor telepon atau nomor identifikasi Vietnam. Harap simpan informasi ini dengan nama lengkap dan tanggal lahir mereka.

Mereka harus memberikan data tersebut kepada pihak berwenang jika diminta dan menghapus konten yang dianggap “tidak pantas” oleh pemerintah dalam waktu 24 jam. Undang-undang ini berlaku mulai Rabu (25/12/2024).

Menurut Global Voices, Peraturan Pemerintah No. 147 memperluas ketentuan Undang-Undang Keamanan Siber tahun 2018, yang mengkriminalisasi konten online yang menyebarkan berita palsu yang merugikan pemerintah, menimbulkan kesusahan masyarakat, memprovokasi pihak lain, dan membahayakan keamanan negara.

“(Undang-undang baru) tidak melindungi masyarakat dari risiko keamanan nyata dan tidak melindungi hak asasi manusia,” kata Human Rights Watch.

Aktivis Vietnam Tran Anh Quan melontarkan komentar serupa dalam wawancara dengan VOA.

Penjahat di Vietnam sering menggunakan akun palsu atau tidak memverifikasi akun media sosialnya untuk menghindari denda dan kerusakan. Namun undang-undang ini mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka di media sosial.

“Dan para pembangkang dikatakan telah melanggar undang-undang terkait konten yang ‘berbahaya’ atau ‘anti-negara’,” ujarnya.

Namun, Nguyen Tien Ma dari Departemen Keamanan Siber Kementerian Komunikasi membela perlunya verifikasi pengguna.

“Otentikasi akun akan membantu pihak berwenang mengidentifikasi orang sebenarnya di balik akun tersebut, yang akan lebih mendukung penyelidikan dan pemrosesan pelanggaran,” katanya.

Resolusi 147 juga mewajibkan pemilik jalur akses Internet di hotel, restoran, bandara, dan tempat umum lainnya untuk mencegah pengguna Internet melakukan “propaganda melawan pemerintah”. Untuk mencegah kecanduan, anak di bawah umur dilarang bermain game, dan pemain di toko online diperbolehkan bermain selama 180 menit sehari.

Tonton video “Nvidia berinvestasi dalam membangun pusat AI di Vietnam” (permintaan/permintaan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top