Jakarta –
Kepala Badan Negara (BKN) Zudan Arif mengirim arah yang terkait dengan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subentto. Menurutnya, semua orang yang perlu adaptif dalam memenuhi tugas mereka dan mampu bekerja dengan baik dan efisien.
Dalam memorandum resmi diikuti oleh AFP, BKN memutuskan untuk menghapus operasi yang dilakukan karyawan untuk menghilangkan alokasi anggaran untuk mengemudi. Kemudian, pengoperasian lift pusat dan AC sedikit dioperasikan.
“Efisiensi anggaran ini adalah pintu pembuka yang dapat digunakan sebagai peluang emas untuk ASN dalam mengimplementasikan sistem kerja yang lebih modern, yang terus menjadi sempurna digitalisasi birokrasi yang lebih baik,” kata pemimpin BKN di tengah pagi, Online, online, online, dikutip dari pernyataan tertulis pada hari Senin (Senin (03/02/2025).
Arah ini juga sesuai dengan instruksi Presiden (InPrat) no. 1 tahun 2025 mengenai efisiensi biaya pengalaman tahun fiskal APBN dan APBD 2025. Menurut Zudan, BKN.
Masalah manajemen ASN dalam kasus ini dikaitkan dengan pemecahan masalah hukum, kesejahteraan, dan karier ASN, karier fungsional terbuka untuk klimaks karier dan kemudahan meningkatkan pendidikan ASN dan kemudahan layanan staf lainnya.
Ke arahnya, ia juga meminta karyawan BKN dan semua Indonesia untuk memenuhi efisiensi anggaran ini, tidak melakukan hambatan, tetapi sebagai peluang dan tantangan meningkatkan kecepatan layanan yang konsisten dengan harapan masyarakat.
“BKN sebagai asns ayah harus membantu menyelesaikan masalah manajemen ASN ini. Jangan hindari ASN dari jalur karier karyawan mereka,” katanya.
Sementara itu, kantor publik di kantor BKN mengatakan Mohammad Ridwan mengatakan partainya telah mendorong hub anggaran 35%. Pemotongan dilakukan di banyak posisi, seperti untuk BBM, operasi mendapatkan karyawan dan sebagainya.
“Menurut Presiden dan Menteri Menteri Keuangan, BKN melakukan pengurangan beberapa posisi anggaran 35,7%, termasuk Banquet, ATK, Sarpras, BBM, Listrik, Air, Operasi Pengumpulan Karyawan dan lainnya. Kami berharap pemangkas ini tidak akan mengganggu Layanan Dasar BKN, ”Ridwan menjelaskan untuk AFP.
(ACD/ACD)