Prabowo Butuh Anggaran Jumbo, Kemenkeu Putar Otak Cegah Kebocoran Pajak

Jakarta –

Kementerian Keuangan (KMENQ) membeberkan besarnya kebutuhan anggaran pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terlihat dari berbagai program prioritas yang digagas dan penambahan Kementerian dan Lembaga (K/L) baru.

Kata Staf Ahli Menteri Keuangan Nufranza Veera Shakti Bidang Pengawasan Fiskal Kementerian Keuangan dalam diskusi bertajuk “Arah Kebijakan Fiskal di Era Pemerintahan Kabinet Merah Putih” pada Selasa. 12/11/2024). ).

“Dalam program Astha Sita Pemerintahan Prabowo bersama Kabinet Merah Putih, dirancangnya berbagai program prioritas pasti akan menambah kebutuhan anggaran pemerintah. Banyak kementerian dan lembaga baru, dan tentunya setiap kementerian dan lembaga baru membutuhkan tambahan biaya dan tambahan anggaran. per unit,” kata Nufranza.

Nufranza mengatakan pihaknya akan terus mempercepat reformasi tata kelola fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara baik dari pajak maupun penerimaan bukan pajak (PNBP) guna menunjang kebutuhan anggaran pemerintah. Selain itu, kebocoran penerimaan negara dan pajak juga dapat dicegah, terutama di bidang sumber daya alam (SDA) dan bahan baku pokok.

“Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan retribusi lainnya untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang mampu mewujudkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mencegah kebocoran negara.” pendapatan dan pajak antara lain di bidang sumber daya, sumber daya alam, dan bahan baku,” jelasnya.

Skalakan dan identifikasi reformasi perpajakan agar menjadi insentif yang lebih baik bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.

“Seperti diketahui, berbagai program strategis seperti swasembada pangan, perumahan, dan perluasan lapangan kerja, tentunya hal ini juga memerlukan kebijakan perpajakan yang strategis, yang pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah,” ujarnya. ditambahkan .

DJP dipastikan siap mengambil berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung visi misi Kabinet Merah Putih. Kementerian Keuangan dan Kementerian BAPANAS disebut telah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Sebagai informasi, pendapatan negara pada periode Prabowo ditargetkan mencapai rekor baru sebesar Rp 3.005,13 triliun pada tahun 2025. Hal itu tertuang dalam Anggaran Pendapatan-Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dan Undang-Undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024.

Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,91 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.189,31 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp301,60 triliun. Jadi target PNBP sebesar Rp 513,64 triliun.

Tonton juga videonya: Momen Prabowo Ucapkan Selamat Langsung kepada Trump di Telepon

(bantuan/gambar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back To Top