Jakarta –
Pemerintahan gemuk Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinilai menghambat target pertumbuhan ekonomi 8%. Pasalnya, banyak ketentuan yang perlu disesuaikan sehingga program yang ada tidak bisa dipercepat sejak awal.
Prabowo melantik 109 menteri dan wakil menteri. Jumlah kementerian yang dijabat oleh Prabowo berjumlah 48, naik dari 34 kementerian pada masa pemerintahan presiden ketujuh, Joko Widodo.
“Sebelum pelantikan kabinet, saya optimis 5 tahun bisa mencapai 8%. Baru setelah kabinet dilantik dan jumlah anggotanya melebihi 100 orang, saya bilang itu pertumbuhan imajiner sebesar 8 persen. Ekonom Indef Ario D. P. kata Irhamna dalam diskusi virtual. , Senin (23/12/2024).
“Karena dengan banyaknya kabinet, pemekaran, maka pemerintah tidak bisa menyia-nyiakan di awal. Oleh karena itu, akan banyak penyesuaian terhadap peraturan yang sudah disusun oleh pemerintah sebelumnya, yang harus disesuaikan,” dia ditambahkan.
Jokowi sebelumnya membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Kelautan dan Perikanan. Namun, Kementerian Koordinator Marves sudah tidak ada lagi, sehingga Perpres yang mengaturnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Akibatnya terjadi mutual waiting antar kementerian/lembaga.
Dalam kesempatan itu, ia membandingkan Argentina dan Vietnam dengan pemotongan kabinet. Hal ini dianggap positif oleh dunia dan juga berdampak positif terhadap perekonomian.
Argentina yang sempat terpuruk pada tahun 2023, kini mulai pulih berkat reformasi birokrasi. Presiden baru Argentina, Javier Millay, telah mengurangi jumlah kementerian dari 19 menjadi 8.
“Argentina punya presiden baru di tahun 2023 yang sangat eksentrik. Sehingga ketika terpilih, ia langsung mengurangi jumlah kementerian dari 19 menjadi 18. Hal ini banyak dibicarakan di Bank Dunia, OECD, sehingga menjadi insentif untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. kegiatan yang salah satunya di Argentina adalah reformasi birokrasi,” jelas Ariyo.
Sejalan dengan reformasi birokrasi, hal ini juga memberikan kepercayaan kepada investor. Menurutnya, langkah Argentina kini ditiru oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS).
Presiden terpilih AS Donald Trump telah menominasikan CEO Tesla Elon Musk untuk memimpin Dewan Efisiensi Pemerintah. Hal ini disebut-sebut bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan birokrasi yang tidak efisien di AS.
“Tidak hanya berhenti di AS saja, tapi juga di negara tetangga, kita semua tahu bahwa Vietnam akhir-akhir ini melakukan pengurangan PPN dan pengurangan birokrasi dan kementeriannya, serta jumlah ASN. Jadi ini tren baru, tapi kita tahu Pemerintahan Prabowo saat ini bukannya melakukan pemotongan, malah menambah jumlah kementerian,” jelasnya.
Di sisi lain, tantangan pencapaian target pertumbuhan ekonomi juga datang dari kemampuan pemerintah dalam menarik investasi. Menurut Kepala Pusat Ekonomi Syariah INDEF Dr. Handi Risza, Indonesia membutuhkan tambahan investasi Rp 13-14 triliun dalam 5 tahun ke depan.
Artinya pertumbuhan investasi harus mencapai 11-19% dan tidak bisa hanya 5-6%. Investasi tersebut nantinya akan berkontribusi sebesar 30% terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Jadi kalau angkanya mencapai Rp 13-14 triliun, seharusnya target pertumbuhannya 11-19%. Tidak bisa pertumbuhan investasi hanya 5-6% saja,” tutupnya (fig/fig)