Jakarta –
Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok adalah beberapa negara di Asia yang menghadapi kesulitan besar dalam menurunkan angka kelahiran. Tampaknya Vietnam, tetangga Indonesia, mulai menghadapi pengalaman ini.
Angka kelahiran di Vietnam turun menjadi 1,91 anak per perempuan. Ini adalah tahun ketiga dimana angka kelahiran di Vietnam berada di bawah tingkat “pengganti” sebesar 2,0, atau tingkat minimum yang diperlukan suatu populasi untuk mempertahankan populasinya dari generasi ke generasi.
Wakil Menteri Kesehatan Vietnam, Nguyen Thi Linh Huong mengatakan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
“Salah satu alasannya adalah sumber daya yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dan provinsi tidak mencukupi untuk tugas kependudukan saat ini,” kata Huong, dikutip SCMP, Selasa (31/12/2024).
Situasi ini sebenarnya mulai mengkhawatirkan pemerintah Vietnam. Ketika angka kelahiran perlahan menurun, populasinya juga menurun.
Untuk memperbaiki situasi ini, Vietnam mulai menjadwalkan pertemuan dengan warga negaranya dan membagikan poster berisi propaganda untuk mendorong generasi muda agar memiliki lebih banyak anak. Perubahan demografi dan kebutuhan keuangan meningkatkan pergeseran masyarakat yang memilih untuk memiliki keluarga lebih kecil.
Rendahnya angka kelahiran yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja, penuaan populasi yang cepat, dan tekanan pada Jaminan Sosial.
Vietnam merupakan salah satu negara dengan populasi penuaan tercepat di dunia, menurut Dana Kependudukan PBB (UNFPA). Dana Kependudukan PBB mengatakan bahwa penduduk berusia 60 tahun ke atas berjumlah 11,9 persen dari total populasi pada tahun 2019, dan jumlah ini akan meningkat menjadi lebih dari 25 persen pada tahun 2050.
Selain itu, Vietnam juga sedang mempersiapkan rancangan undang-undang kependudukan untuk meningkatkan kesuburan, termasuk dukungan bagi pekerja yang memiliki anak kecil. Undang-undang juga mengusulkan peninjauan kembali kebijakan disiplin agar keluarga dengan 3 anak atau lebih tidak dihukum.
Rancangan undang-undang tersebut diperkirakan akan diajukan ke Majelis Nasional untuk dibahas pada sesi kesepuluh pada awal tahun 2025, dan akan dilakukan pemungutan suara pada tahun berikutnya. Tonton video “Video: Angka Pernikahan Turun, Presiden Korsel Diduga Goda ‘Aku Hidup Sendiri’ (avk/suc)