Jakarta –
Wawancara yang dilakukan Komisi Anti Korupsi (CAP) untuk mengidentifikasi risiko korupsi pada program pendidikan kedokteran mengungkapkan beberapa keanehan dalam proses seleksi selama proses wawancara. Calon peserta PPDS harus bersiap menunjukkan saldo rekening yang memadai.
Pihak kampus mengapresiasi tujuan dari tagihan atau saldo tabungan ini adalah untuk memastikan calon peserta PPDS mampu secara finansial, apalagi biaya untuk menempuh program pendidikan dokter spesialis tidaklah murah. Mereka juga berpendapat bahwa hal ini akan mencegah mereka putus sekolah.
Dalam survei KPK, enam dari 58 responden yang diminta mengungkapkan saldo rekening atau saldo tabungannya saat wawancara PPDS bersedia mengungkapkan saldo tabungannya lebih dari Rp 500 juta. Sedangkan 4 responden mempunyai saldo tabungan sebesar Rp 250 hingga 500 juta, 11 responden memiliki saldo tabungan sebesar Rp 100 hingga 250 juta, 19 responden memiliki saldo kurang dari Rp 100 juta, dan 18 responden sisanya menyatakan tidak ingin menabung atau Dia mengatakan bahwa dia tidak mau. Keseimbangan.
Responden tersebar merata dari perguruan tinggi di wilayah Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dari Radiologi, Penyakit Dalam, Bedah Saraf, Bedah, Anestesi, Neurologi/Neurologi, Psikiatri, Pediatri, Oftalmologi, THT-CL, Bedah Plastik Rekonstruktif dan Estetika, Bedah Urologi, Patologi Klinik, Kebidanan, Ortopedi dan Genalia, Program Pelatihan Kardiovaskular, Genalia, Pengobatan Fisik dan Rehabilitasi dan BTKV.
“Jumlah responden yang diminta menunjukkan saldo rekening tabungannya sebenarnya sangat sedikit dibandingkan dengan populasi yang menjawab, namun hasil ini mungkin menunjukkan adanya perbedaan isi pertanyaan wawancara antar peserta sampel. .berapa jumlah saldo rekening tabungannya, tapi ada juga yang tidak ditanya,” menurut hasil. Dalam survei KPK 2023.
Biaya Seleksi PPDS
KPK juga menanyakan biaya terkait proses seleksi di luar biaya resmi yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut.
“Sebanyak 37 responden menyatakan bahwa universitas harus mengeluarkan sejumlah biaya selain biaya seleksi resmi. Biaya tidak resmi berkisar Rp 30.000 hingga Rp 500.000.000. Responden yang ikut ada 7 orang. Seleksi PPDS wilayah Sulawesi, tidak resmi Rp 500.000.000 14 pertanyaan dari Bali-Nusa Tenggara itu pembayaran yang diminta 200.000.000, diminta sebanyak 13 responden, “Rp 40.000.000 dari 3 responden asal Sumatera,” ujarnya.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan penemuan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ini mencakup siapa yang membayar proses pemungutan suara dan apa metode pembayarannya.
Survei ini dilakukan melalui platform online Google Form. Pemilihan responden menggunakan metode snowball sampling yang disebar melalui jaringan mahasiswa dan alumni PPDS yang bekerja sama dengan Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia (AFKNI) kepada seluruh dekan fakultas kedokteran yang dikelola PPDS, serta di kurikulum apa pun.
Cara penyebaran kuesioner ini dilakukan selama 30 hari hingga data jenuh. Jumlah sampel yang telah selesai dan diproses sebanyak 1.417 dengan proporsi peserta yang lulus ujian PPDS baik pelajar maupun lulusan sebanyak 1.366 orang. Besar sampelnya sekitar 10 persen dari sekitar 13.000 warga atau mahasiswa, berdasarkan data populasi Dewan Perguruan Tinggi Kedokteran Indonesia tahun 2020. Tonton video Menteri Kesehatan yang meminta neraca. Seleksi PPDS: Kemendikbud Ya (naf/kna)