Jakarta –
Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati menolak berkomentar mengenai rencana pajak III. Pihak Perbendaharaan Negara memilih bungkam saat ditanya wartawan soal persoalan ini.
Dalam pertemuan di TPS 01 Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan (Tangsel) Rabu (27/11/2024) Sri Mulyan pertama kali ditanya harapannya terhadap Pilkada 2024 dan terjawab. Selanjutnya, dia mengabaikan pembebasan pajak dan segera mulai berbicara dengan seorang wanita paruh baya yang mendekatinya sebelum masuk ke dalam mobil.
Seperti diketahui, DPR RI memasukkan RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembebasan Pajak dalam Program Nasional Preferensi Hukum (Prolegnas) Tahun 2025. Artinya peraturan diprioritaskan untuk dibahas dan disetujui lebih lanjut. Bertahun-tahun
Sebelumnya, Shri Mulyani juga memilih bungkam saat ditanya soal maraknya penolakan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11) soal kenaikan PPN sebesar 12%, termasuk kemungkinan penundaan kebijakan tersebut.
Hal serupa juga terjadi pada Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto. Saat bertemu, dia menolak membicarakan permintaan perpanjangan kenaikan pajak.
“AAI ke Menkeu. Enggak mau asal (menjawab) saya,” kata Airlanga ketus.
Ditanya apakah ada kemungkinan penundaan kebijakan tersebut, dia menjawab tidak ada diskusi. “Tidak,” jawabnya singkat.
Tonton juga videonya: Indef menyayangkan rencana kenaikan PPN menjadi 12%
Tonton video “Video: Indef menyayangkan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12%” (acd/acd)