Jakarta –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar 0,86% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 atau implementasi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas.
Rachmat mengatakan, Program Pangan Bergizi Gratis Proyek Strategis Nasional (PSN) memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Program ini tidak hanya menyehatkan ibu hamil, bayi, dan anak sekolah, namun juga mendorong prestasi dan partisipasi siswa.
PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% pada tahun pertama RPJMN (2025), kata Rachmat, dari kantor Kementerian PPN/Bappena, Menteng, Jakarta Pusat. , Senin (30/12/2024).
Dalam konsep besarnya, pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program ini. Tidak hanya ekonomi yang tumbuh sebesar 0,86%, program ini juga akan mendorong permintaan baru terhadap produk pertanian, pangan dan tenaga kerja, sarana dan prasarana logistik, serta tumbuhnya desa-desa yang berswasembada pangan, energi, dan air.
Rachmat mengatakan MBG merupakan salah satu program “Big Push Strategy” Presiden Prabowo Subianto yang dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, banyaknya permintaan juga akan mendorong terciptanya pasokan yang besar.
“Jadi permintaan menciptakan pasokan ini akan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan diharapkan program PSN ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara secara berkelanjutan, katanya.
Selain itu, dalam Musrembang hari ini, Rachmat juga berharap program-program yang ada dapat diterjemahkan oleh pemerintah pusat dan daerah secara harmonis, terpadu dan terstruktur.
Hal tersebut harus didukung oleh ekosistem pembangunan daerah seperti terjaminnya penataan ruang, pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penguatan fondasi keuangan daerah.
“Ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah sangat tinggi. Oleh karena itu, strategi penguatan keuangan daerah harus didorong dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah, memperluas alternatif pembiayaan dan mendorong belanja yang lebih produktif,” ujarnya. (acd/acd)
