Jakarta –
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai US$158,60 triliun kepada 3,4 juta peminjam hingga akhir Oktober 2024. Tak hanya menyalurkan KUR, perseroan terus mendorong graduasi (update) pelaku UMKM.
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengusulkan skema alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun depan dibagi menjadi dua bagian, yakni untuk mendorong partisipasi dan graduasi pelaku UMKM. Penting untuk menerapkan sistem yang berbeda dengan mempertimbangkan perbedaan kualifikasi penerima kredit bersubsidi dari pemerintah.
“KUR harus dimulai dengan sistem yang berbeda. Menurut saya, sistemnya ada dua, yaitu dari segi kepesertaan dan dari segi persiapan wisuda atau pra wisuda,” jelas Sperry dalam diskusi bertajuk Satu Dekade KUR untuk Nasional Untuk Mendukung . Pembangunan ekonomi melalui perusahaan produksi keuangan, di Jakarta (13/11) seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).
Berdasarkan pengalaman pencairan KUR BRI, batas atas KUR mikro yang saat ini ditetapkan maksimal Rp 100 juta, belum sepenuhnya terserap oleh sebagian besar peminjam. Mayoritas peminjam mikro KUR mengambil pinjaman antara Rp 30 hingga 40 juta.
“Dalam kerangka inklusif, agar lebih banyak masyarakat yang mengakses, limitnya hanya Rp 50 juta. Tinggal apa lagi? Kita siapkan KUR untuk pre-discharge,” jelasnya.
Kriteria pelaku UMKM yang masuk pra-kelulusan (jenjang kelas) bisa dilihat dari relaksasi kredit. Jika pelaku UMKM menarik pinjaman dan dapat mengakses Rp 70 juta dan berlangsung selama 4 siklus pinjaman, maka badan usaha tersebut dianggap memenuhi syarat untuk naik kelas.
“Kalau plafon KUR kurang dari Rp 50 juta, bisa akses Rp 70 juta dan menginap 3-4 siklus, maka siap untuk pinjaman usaha,” ujarnya.
Berdasarkan data penelitian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR meningkatkan rata-rata pendapatan rata-rata peminjam sebesar 32%-50%. Setelah itu, KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sebesar 34%-38%. Peminjam KUR juga menghadapi peningkatan biaya cicilan KUR dan biaya teknis lainnya. Namun kemampuan teknis dapat meningkatkan efektivitas biaya. Selain itu, pengusaha penerima KUR lebih banyak bekerja 28% dibandingkan peminjam non-KUR.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Makroekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Feri Eravan mengatakan, pemerintah sedang mengembangkan sistem pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Sabinto.
Pemerintah dalam beberapa rapat dan rapat kabinet telah menyepakati penggunaan KUR untuk melaksanakan berbagai proyek prioritas, seperti ketahanan pangan, pangan bergizi gratis, dan sektor perumahan. Oleh karena itu, program KUR diharapkan juga dapat membantu prioritas tersebut, ujarnya.
Ferry menjelaskan, pada Program Ketahanan Pangan misalnya, secara historis sekitar 30% KUR yang disalurkan digunakan untuk pertanian. Kemudian untuk produksi pangan dan infrastruktur, KUR dapat digunakan untuk fitur reguler pada KUR mikro dan KUR kecil.
Untuk program Pangan Gizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat digunakan untuk membiayai badan usaha di bidang akomodasi makanan dan minuman (restoran). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai penyumbang utama bahan pangan dalam program tersebut. (akd/akd)