Jakarta –
Presiden Ristadi dari Serikat Pekerja Indonesia (KSPN) meminta Presiden Prabowo Subianto menepati janjinya untuk menyamakan upah minimum. Diketahui, pemerintah kini sedang menyusun aturan yang menjadi acuan penetapan upah minimum (UMP) pada tahun 2025.
Menurut Ristadi, aturan yang digunakan sebelumnya dalam penetapan UMP menimbulkan permasalahan dari segi kesetaraan. Aturan yang berlaku sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang tidak akan digunakan lagi untuk menentukan UMP 2025 ke depan.
“Kami atau saya ingatkan, bahwa upah minimum 2025 tidak boleh lepas dari prinsip pemerataan upah minimum di Indonesia, sejalan dengan janji kampanye politik Pak Prabowo-Gibran kepada pekerja Indonesia,” kata Ristadi. ANBALI NEWS, Selasa (26/11/2024).
Ia menjelaskan, terdapat perbedaan upah yang sangat besar antara satu daerah dengan daerah lainnya. Persoalan kesetaraan pada akhirnya berujung pada peningkatan kesenjangan upah antar daerah.
“Kenapa kita kampanye saat itu, karena selisih upah minimum antar daerah semakin lama semakin meningkat dengan rumus yang ada. Ternyata setiap hari ditetapkan upah minimum, semakin tinggi upah minimum semakin rendah. masih rendah sehingga memperlebar kesenjangan upah antar daerah, jelasnya.
“Ini tidak adil, tidak merata. Ada pertumbuhan ekonomi sekitar 5% yang tidak bisa dinikmati secara merata oleh rekan-rekan karena kesenjangan upah minimum yang begitu besar,” lanjut Ristadi.
Dia mencontohkan upah di Karawang yang berkisar Rp5 juta, sedangkan Yogyakarta dan Jawa Tengah masih berkisar Rp2 juta. Menurut Ristadi, perlu dilakukan penelitian lagi untuk mengetahui kebenaran biaya hidup di Karawang yang dikabarkan 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Ristadi mengatakan partainya telah mendukung pasangan Prabovo-Gibran pada pemilu sebelumnya. Tercatat, ada tujuh janji politik Prabowo terkait buruh yang membuat buruh terpaksa memilih Prabowo-Gibran. Ristadi juga mengatakan KSPN merupakan satu-satunya konfederasi serikat buruh besar yang mendukung dan menjadi relawan Prabowo-Gibran.
“Nah, kami dari KSPN sendiri, waktu itu kami kelompok kampanye agar 7 isu ini menarik perhatian rekan-rekan, mereka memilih Pak Prabowo dan Gibran. Ini soal kepercayaan, apa yang diharapkan pekerja darinya. 7 politik dan “Ini bisa dilakukan di bawah pemerintahan Pak Prabovo,” kata Ristadi.
7 janji politik yang ada di benak Ristadi:
1. Memperluas lapangan kerja2. Perumahan istimewa bagi karyawan3. Rumah sakit khusus pegawai 4. Bantuan modal kerja bagi pegawai yang ditarik 5. Penyetaraan upah minimum6. Koperasi Pekerja 7. Program Beasiswa Pendidikan Anak Pekerja
“Jadi ketujuh isu ini banyak dipublikasikan melalui media kaos. Kita telah mencetak jutaan kaos, kita telah mendistribusikan jutaan kaos di pangkalan-pangkalan tempat para pekerja tinggal, dan kemudian di kantong-kantong atau tempat tinggal para pekerja, dan di perusahaan-perusahaan, dan kemudian: “Ada juga ribuan yang dicetak di papan reklame, pungkas dia (dingin/dingin).