Jakarta –
Menjabat sebagai peserta atau pejabat publik bukanlah perkara mudah. Beban ini dirasakan Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati.
Seperti Menteri Keuangan Shri Mulyani, Anda menganggap wajar jika menyebut diri Anda sebagai pihak yang mendefinisikan dan menerbitkan kebijakan keuangan. Kebijakan ini sekaligus menuai tanggapan positif dan negatif dari berbagai kalangan.
“Kadang jadi Menkeu itu sangat tidak menyenangkan, karena ada indikatornya tidak semua orang sama-sama bahagia, tidak semua orang sama-sama bahagia. Makanya dapat banyak? Saya minta 100 dapat 25, tapi saya merasa seperti itu. Itu Kayaknya saya dikasih 25,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisioner (Rak) DPRK ke-11 di Jakarta, Senaya, Rabu. (13/11/2024).
Padahal, Shri Mulyani menyebut rumusan kebijakan keuangan tersebut merupakan hasil pengambilan keputusan dan koordinasi bersama dengan Kementerian/Organisasi (KL) terkait. Misalnya saja soal kebijakan cukai tembakau.
“Kebijakan ini hasil pembahasan di rapat kabinet. Anggap saja cukai tembakau, konsumsi tembakau rumah tangga, dan cukai dibagi menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Kesehatan, risiko merokok. Menkes ingin jauh lebih tinggi (Pajak Cukai), Kementerian Tenaga Kerja dan Perindustrian ingin agar bisa serendah mungkin.
Ia dan para menteri lainnya bekerja keras untuk mengidentifikasi alat anggaran yang aman untuk pertahanan. Namun terkadang proses ini menimbulkan ambiguitas.
Hal ini misalnya terkait dengan kebijakan pajak impor. Menurut Shri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang tengah dilema antara melindungi industri hulu dan hilir akibat bea masuk yang tinggi.
Menurut Shri Mulyani, industri hulu bisa terlindungi jika dikenakan bea masuk yang tinggi, namun industri hulu akan kesulitan mendapatkan bahan baku impor yang murah. Namun produksi hulu tentu bisa terpuruk jika dikurangi.
“Kalau kita hapus pajak impor yang atas, yang lebih rendah pasti akan menginformasikan kepada Anda (Korea Utara). Bagaimana Kementerian Keuangan bisa menyalahkan saya atas pajak impor tersebut? Nanti yang atas akan menoleh ke Anda dan berkata, ‘Menteri Keuangan adalah tidak berpihak pada industri kita. Kita harus paham bahwa setiap alat ada pengaruhnya,’” kata Sri Mulyani.
Shri Mulyani membahas keseimbangan hulu dan hilir dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Dari rapat koordinasi tersebut disusun konsensus agar seluruh KL memahami implikasi keputusan tersebut.
“Itu salah satu alasan kita harus berhati-hati, tapi saya setuju dengan apa yang bapak sampaikan, kami akan terus menyesuaikan diri dan berusaha berkomunikasi,” ujarnya.
Tonton juga video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan.
(shc/rd)