Jakarta –
Hari ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengidentifikasi tiga tantangan sektor ekonomi yang harus diatasi oleh Prabowo.
Pengamat kebijakan ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan permasalahan pertama yang mereka hadapi adalah permasalahan fiskal yang sedang mendapat tekanan. Belanja APBN diperkirakan mencapai Rp3.613,1 triliun pada tahun 2024, dan pendapatan nasional diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menambah utang negara.
Termasuk juga permasalahan fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025. Dengan adanya kompleksitas fiskal saat ini, kami berharap Kementerian Keuangan dapat menemukan solusi terobosan, kata Ajib dalam keterangannya, Minggu. (20 Oktober 2024).
Permasalahan lainnya adalah masih tingginya angka pengangguran. Dia mengatakan tingkat pengangguran akan menjadi 5,2% pada tahun 2024. Dia menilai kinerja investasi yang selalu melampaui target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Faktanya, terdapat paradoks bahwa fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat dan laju pertumbuhan output (ICOR) masih terus meningkat. Artinya, investasi pada pertumbuhan ekonomi turun.
Terakhir, permasalahan yang harus dihadapi Prabowo adalah kemiskinan. Dia meminta pemerintahan baru untuk mendorong kebijakan yang mendorong kesetaraan dan pengentasan kemiskinan.
Dengan lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan berkelanjutan jika kemiskinan dapat diberantas.
Selain itu, daya beli masyarakat juga harus meningkat. Berdasarkan statistik, pada tahun 2024 angka kemiskinan diperkirakan mencapai 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa. Sementara fakta menarik lainnya yang perlu diwaspadai pemerintah adalah terdapat lebih dari 96 juta kelompok masyarakat miskin yang berhak menerima Bantuan Iuran Pusat (PBI) BPJS.
Artinya pemerintah perlu memperhatikan data yang tepat waktu untuk menginformasikan kebijakan ke depan, katanya. “Mengingat besarnya masyarakat miskin, entah 25 juta atau 96 juta, bebannya masih besar,” tambahnya.
Menurutnya, Prabowo sudah memahami permasalahan dan tantangan ke depan terkait perekonomian. Hal ini terlihat pada program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, dimana lima dari delapan program sisanya berkaitan dengan perekonomian. Kendati demikian, ia menilai solusinya masih diperlukan reformasi ekonomi struktural.
“Yang diperlukan adalah serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor perekonomian melalui perubahan mendasar pada sistem perekonomian, regulasi dan infrastruktur, bila pemerintah mau dan mampu menerjemahkan program Presiden ke dalam kerangka tersebut dapat dicapai melalui struktural. reformasi,” tambahnya.
Dengar pujian Prabowo Megawati: Menyelesaikan masalah ekonomi akibat kehancuran tahun 1998
(membunuh/membunuh)