Jaket –
Pemerintah mengoperasikan sistem pajak baru yang disebut Administrasi Pajak Coretax mulai awal tahun ini. Namun, sistem ini telah memicu beberapa keluhan dan pengunjung dari publik karena serangkaian kendala akses.
Presiden Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, potensi untuk merampingkan pengumpulan pajak dapat menyumbang 6,4% produk lokal bruto (produk) atau setara dengan 1.500 triliun rp.
“Saya melihat apakah kita melakukannya dengan baik dan semua orang setuju untuk tidak berjuang seperti itu, tidak memiliki kritik pertama, meninggalkan jalan pertama. Lalu, auditor, karena banyak masalah yang harus diselesaikan,” kata Luft, di Konferensi pers inovatif, di kantor Dan, Jacket Center, Kamis (9/1/2025).
Luhot mengatakan salah satu masalah pemerintah Indonesia yang tumpang tindih dengan politik. Dalam hal ini, satu kebijakan diimplementasikan karena beberapa alasan sampai pada akhirnya dan meningkatkan banyak masalah.
Oleh karena itu, pada titik ini Dan mencoba menerapkan kebijakan untuk menutup satu tujuan. Dia juga mencoba pindah ke Presiden Freboro Subbanteo untuk dapat meningkatkan aturan Indonesia hari ini.
Ini juga optimis, digitalisasi adalah langkah yang baik dalam mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintah, termasuk di Coretax. Pemerintah juga akan mengajar India dalam proses digitalisasi di masa depan.
“Kami akan belajar pengalaman di India. Meskipun kami sudah banyak memahami, tetapi pelajaran dan belajar dari India yang harus kami lakukan untuk mengurangi kemungkinan yang kami lakukan,” kata Luhot.
Periksa juga videonya: Luhut memanggil pajak 12% yang ditolak
Mendukung Coretax. Lanjutkan di halaman berikutnya.
(SHC/ARA)