Jakarta –
Di Tokyo, pemerintah Jepang berupaya memperbaiki kebijakannya untuk meliberalisasi tempat penitipan anak, atau tempat penitipan anak. Hal ini disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran karena masyarakat belum siap untuk aktif secara seksual atau menikah.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike, dikutip France 24, mengatakan kebijakan tersebut akan mengurangi beban keuangan keluarga sehingga meningkatkan angka kelahiran di Negeri Matahari Terbit.
“Jepang sudah menghadapi krisis rendahnya jumlah bayi yang tidak akan hilang. Tidak ada waktu (untuk menyelesaikan masalah ini),” kata Yuriko.
Kebijakan pengecualian penitipan anak di Tokyo merupakan inisiatif pemerintah daerah pertama di Jepang. Tokyo sendiri merupakan salah satu kota terbesar di Jepang dengan jumlah penduduk sekitar 14 juta jiwa.
Saat ini, penitipan anak umum di Jepang hanya tersedia bagi orang tua yang bekerja. Namun, pemerintah pusat berencana memperluas akses ke seluruh rumah tangga.
Koike memperkenalkan opsi empat hari kerja dalam seminggu untuk pegawai pemerintah Tokyo. Ini adalah bagian dari dorongan nasional untuk menyemangati orang tua.
Jepang mempunyai populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, dan peraturan imigrasi yang relatif ketat di negara tersebut menyebabkan negara tersebut menghadapi kekurangan tenaga kerja. Tonton video “37 ribu orang akan mati sendirian di Jepang pada paruh pertama tahun 2024” (dpy/naf)