pembangkangan pajak

Jakarta – Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai 12% pajak (PPN) untuk barang -barang mewah yang akan dimulai pada awal 2025 menarik banyak kritik, baik dari ekonom maupun masyarakat sipil. Direktur Digital Economics Celios Nailul Huda menganggap bahwa kebijakan ini tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga berpotensi membangkitkan kepatuhan publik. Dia mengatakan bahwa pembangkangan publik adalah…